IKA PDH Unbor akan Beri Masukan soal UU Ciptaker

IKA PDH Unbor akan Beri Masukan soal UU Ciptaker

Jakarta, Universitas Borobudur – Ikatan Keluarga Alumni Program Doktor Hukum Universitas Borobudur (IKA PDH Unbor) Jakarta menggelar webbinar bertema “UU Cipta Kerja untuk Apa dan Siapa??” pada Selasa (27/10). Ketua Umum (Ketum) IKA PDH Unbor, Dr. Ronny F Sompie, S.H., M.H., mengatakan, webbinar ini untuk memberikan masukan secara komprehensif kepada pemerintah dari prespektif akademisi dan praktisi soal Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Menurutnya, webbinar ini juga selain mendengarkan paparan dari pihak-pihak terkait, untuk kali ini sebagai narasumbernya yakni Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah; Akademisi FH Untar, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dan Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto; juga menjaring masukan dari peserta yang berasal dari berbagai latar profesi dan keilmuan.

“Dari 3 narasumber berbeda ini, berharap wawasan berpikir kami, terutama 85 doktor hukum [alumni Unbor] dapat menambah wawasan. Kami juga aset yang bisa melakukan diseminasi kepada kawan-kawan kami,” katanya.

Menurut Ronny, desiminasi tersebut bisa dilakukan karena para alumni program doktor Unbor ini dari berbagai latar belakang profesi, di antaranya hakim, jaksa, polisi, TNI, dokter, akademisi, advokat, dan sebagainya

Ketum IKA PDH Unbor, Dr. Ronny F. Sompie

“Ini bisa memberikan diseminasi ikut serta membantu pemerintah untuk membantu juga kepada kawan-kawan dan masyarakat yang bisa kami jangkau,” ujarnya.

Adapun peserta webbiar kali ini, lanjut Ronny, terbuka untuk umum. Namun pihaknya secara khusus mengundang dari IKA PDH Unbor serta mahasiswa S1, S2, dan S3 Unbor.

“Webinar terbuka pada masukan-masukan termasuk kepada yang kritis, sehingga ketiga narasumber ini diharapkan bisa memberikan jawaban atas masukan-masukan, kita sangat terbuka karena di ruang akademis, kita bersifat ilmiah, kajian hukum. Oleh karena itu, diharapkan kajian ini nantinya kita lengkapi oleh tim kecil yang akan kita sajikan kepada pemerintah atau legislatif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Webbinar IKA PDH Unbor, Hari Budihartono, menyampaikan, pihaknya akan secara rutin sebulan sekali menggelar webbinar, khususnya soal UU Ciptaker menghadirkan narasumber dari berbagai bidang untuk mengupas UU ini secara komprehensif.”Dari webbinar kali ini nanti kesimpulan kalau ada kekurangan akan diperbaiki, masalah yang menyangkut perundang-undangan dan hukum pasti kita akan kritisi sebagai akademisi,” ujarnya.

Ketua Program Doktoral (S3) Unbor, Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M

Ketua Program Doktoral (S3) Unbor, Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., mengatakan, pada prinsipnya UU Cipta Kerja yang disahkan dalam sidang paripurna di DPR beberapa waktu lalu, prinsipnya secara keseluruhan sangat baik untuk memajukan bangsa Indonesia, di antaranya guna membuka lapangan kerja dan lain-lain sehingga bisa meningkatkan harkat hidup rakyat.

“Tetapi memang dalam pembentukan UU ini masih banyak kekurangan-kekurangan, harus kita perbaiki, harus direvisi, dan kalau perlu kita akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.Menurut Faisal, minimnya sosialiasi kepada semua elemen masyarakat menjadi hal mendasar dari pembahasan hingga pengesahan UU ini.

Akibatnya, terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Webbinar yang dilakukan IKA PDH Unbor ini untuk mengkritisi UU Ciptaker.”Webbinar untuk mengkritisi UU tersebut sekaligus untuk menyosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa UU ini prinsipnya baik untuk kita semua, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan, memudahkan perizinan-perizinan,” ujarnya.Faisal mengungkapkan, sudah bukan merupakan rahasia umum bahwa perizinan dan birokasi di Indonesia masih sangat carut marut sehingga perlu ditata. Ia berharap IKA PDH Unbor bisa memberikan kontribusi untuk memperbaiki UU ini.

https://www.youtube.com/watch?v=e_IXNOsVO-o&feature=youtu.be

Ahli : Tidak Ada Kekhawatiran Soal Regenarasi Petani

Ahli : Tidak Ada Kekhawatiran Soal Regenarasi Petani

Universitas Borobudur – Kementerian pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyebutkan saat ini jumlah petani di Indonesia masih sangat kurang. Pasalnya, data menyebutkan jumlah petani tanah Air kurang dari 5 juta dan masih sangat kurang dibandingkan jumlah lahan pertanian yang ada.

Tetapi, angka tersebut tidak lantas membuat para ahli pertanian merasa khawatir. Seperti yang dikatakan dosen Pertanian Universitas Borobudur Jakarta, Fetty Dwi Rahmayanti saat dihubungi SariAgri.id, Minggu (26/7). Fetty mengatakan, saat ini belum ada kekhawatiran akan turunnya minat milenial terhadap dunia pertanian.

“Kekhawatiran akan turunnya minat milenial saat ini belum dirasakan, justru diprediksi akan semakin meningkat minat para milenial terhadap dunia pertanian,” kata dia.

Hal tersebut menurut Fetty, dibuktikan melalui data tiga tahun terakhir beberapa PTN (Perguruan Tinggi Negeri) di Indonesia, bahwa jurusan/prodi bidang pertanian seperti Agroteknologi dan agribisnis berada di urutan teratas yang sangat jarang terjadi dikurun waktu yang lalu-lalu.

“Dulu itu rata-rata prodi atau jurusan pertanian adalah prodi atau jurusan tidak favorit di bidang eksakta,” jelas dia.

Lebih lanjut Fetty mengatakan, saat ini juga banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga mulai berlomba mendirikan prodi pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap lulusan pertanian memang cukup tinggi di Indonesia.

“Selain itu PTS (Perguruan Tinggi Swasta) pun mulai berlomba mendirikan prodi di bidang pertanian yang tak lain dikarenakan permintaan pasar yang cukup tinggi bagi lulusan pertanian dan tren dunia pertanian yang sudah mengalami transisi diera 4.0 saat ini,” jelas dia.

Bukti lain meningkatnya generasi milenial di dunia pertanian juga terlihat dengan semakin berjamurnya tren urban farming di kota-kita besar di Jakarta.

“Saat ini minat milenial terhadap dunia pertanian mulai meningkat ditandai dengan menjamurnya penggiat urban Farming yang digandrungi oleh para kaum milenial hingga kalangan generasi X bahkan lansia,” kata Fetty

Selain itu di era pertanian 4.0 ini juga banyak bermunculan e-commerce di bidang pertanian yang diminati kaum milenial. Salah satunya melalui menerapkan sistem jual beli online hasil pertanian dengan cara bermitra dengan para petani maupun kelompok tani.

Customer pertanian tidak lagi diwajibkan ke pasar untuk membeli kebutuhan tumah tangga, saat ini dengan adanya e-commerce, customer cukup stay di rumah atau di suatu tempat,” ucap dia.

“Jika menginginkan suatu produk pertanian cukup bermodalkan gadget atau gawai atau laptop, paket internet dan sejumlah uang, dapat memesan segala jenis produk pertanian dengan mengunduh berbagai aplikasi e-commerce pertanian di Playstore atau di situs internet,” jelas dia. (Sariagri.id/Istihanah Soejoethi)

Ganti Bahasa »
X