https://www.elementbike.id/data/selotgacorku/https://karanganbungacilacap.com/https://coredrillindia.in/wp-includes/sgacor/https://www.biosafety.gov.my/wp-content/sgacor/https://online.alagappauniversity.ac.in/uploads/-/https://mutu.rshs.or.id/img/https://epembelajaran.umt.edu.my/newdir/sgacor/https://adminapp.libertadores.edu.co/application/sgacor/app.phphttps://ppid.rskariadi.co.id/assets/uploads/source/sgacor/https://journal.indonesia-orthopaedic.org/docs/-/
14 July, 2023 - Universitas Borobudur
Bamsoet Dukung Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Kesehatan

Bamsoet Dukung Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Kesehatan

Ketua MPR sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi salah satu penguji dalam ujian sidang tertutup mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Amin Ibrizatun. Amin merupakan salah satu dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Disertasinya mengangkat tema tentang `Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Melalui Upaya Mediasi`.

Bamsoet menilai, mediasi sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kesehatan, merupakan isu yang menarik dan monumental. Terutama setelah disahkannya RUU Kesehatan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah pada Selasa (11/7/23). Selain UU Kesehatan, aturan hukum lainnya yakni pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

“Melalui mediasi, para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan perkara diluar pengadilan secara cepat. Namun bagaimana tata cara dan prosedur mediasinya hingga bisa memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa, belum diatur dengan jelas. Karena itu perlu ada peraturan lanjutan sebagai turunan dari UU Kesehatan. Selain itu, usulan Ibu Amin Ibrizatun mengenai adanya lembaga khusus sebagai tempat mediasi, layak untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (13/7/23).

Bamsoet menjelaskan, untuk memudahkan proses mediasi, juga diperlukan dukungan dari para advokat yang menjadi kuasa hukum bagi para pihak yang bersengketa. Advokat bisa memberikan nasihat hukum yang konstruktif didalam proses mediasi, sehingga para pihak dapat menemukan titik temu perdamaian.

“Pada dasarnya dalam penyelesaian sengketa terdapat dua bentuk, yakni di luar pengadilan (non litigasi) dan melalui pengadilan (litigasi). Terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemerintah dan DPR telah membentuk UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan secara litigasi. Karena itu, prinsip mediasi dalam penyelesaian sengketa kesehatan melalui lembaga khusus, bisa diterapkan,” jelas Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, sepanjang periode 2016-2019 tercatat dari berbagai sumber, jumlah sengketa kesehatan di peradilan umum mencapai 362 kasus. Di tahun 2020 meningkat menjadi 379 kasus. Berbagai sengketa tersebut bahkan masih ada yang belum bisa diselesaikan di meja pengadilan umum.

“Melalui terobosan mediasi, berbagai sengketa kesehatan tersebut bisa cepat mendapatkan kepastian hukum baik bagi pelapor maupun terlapor. Sekaligus menjadi perlindungan bagi tenaga kesehatan/tenaga medis agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mereka tidak lagi dihadapkan pada masalah hukum pidana sebelum adanya mediasi yang dilakukan melalui lembaga khusus,” terang Bamsoet.

Selain Bamsoet, para penguji lainnya yakni, Rektor Universitas Borobudur Prof. Bambang Bernanthos, Direktur Pascasarjana Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Prof. Faisal Santiago, penguji eksternal Prof. Zainal Arifin Husein, Promotor Prof. Abdullah Sulaiman, dan Ko-Promotor Dr. Megawati Barthos.

 

sumber: https://www.katakini.com/artikel/88939/bamsoet-dukung-pembentukan-lembaga-penyelesaian-sengketa-kesehatan/

Bamsoet Soroti Pertanggungjawaban Hukum Dokter Spesialis

Bamsoet Soroti Pertanggungjawaban Hukum Dokter Spesialis

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi salah satu penguji dalam ujian sidang tertutup mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Prasetyo Edi yang menjabat Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Ujian sidang ini digelar di Universitas Borobudur, Jakarta.
Dalam sidang ini, Prasetyo Edi mengangkat tema disertasi tentang ‘Pertanggungjawaban Hukum Dokter Spesialis yang Tidak Memiliki Kompetensi Penyebab Kematian dan Morbiditas pada Pasien’. Bamsoet berharap hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi penyusunan peraturan dalam RUU Kesehatan.

“Dengan telah disahkannya RUU Kesehatan oleh pemerintah dan DPR RI maka kehadiran penelitian ini bisa menjadi nilai tambah. Khususnya dalam menyusun peraturan turunan dari berbagai hal yang sudah diatur dalam RUU Kesehatan tersebut. Misalnya terkait perlindungan terhadap dokter dalam menjalankan tugasnya dengan tetap menjamin hak-hak pasien sebagai wujud implementasi pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Dalam kesempatan ini, Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Hukum Universitas Borobudur ini juga menyoroti soal pertanggungjawaban hukum dokter spesialis. Ia menjelaskan pada penelitian tersebut, terdapat salah satu kesimpulan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, yakni terkait kompetensi dokter.

Pada penelitian, disebutkan bahwa dokter dapat dianggap tidak kompeten dan dapat dituntut pertanggungjawaban hukum akibat kematian pasien bila dalam melakukan praktik kedokteran, dokter melanggar kaidah kompetensi pada disiplin kedokteran. Hal ini termasuk melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten, tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompetensi yang sesuai maupun mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai.

Adapun putusan inkrah MKDDKI perihal pelanggaran nonkompetensi yang diputus bersalah pada 2020-2023, mencatat ada 34 dokter yang diputus melanggar disiplin kedokteran. Jumlah ini terdiri dari 23 dokter spesialis dan 11 dokter umum.

“Karena itu, negara harus hadir dalam pengaturan hukum antara dokter dan pasien. Di sinilah pentingnya kehadiran dan kewenangan yang kuat dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI),” jelasnya.

Dalam penelitian ini, kata Bamsoet, Edi juga menyoroti soal perkembangan teknik kedokteran. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan undang-undang spesifik yang membahas tentang perkembangan teknik kedokteran dalam membantu proses pengobatan pasien.

Bamsoet menyebut undang-undang juga diperlukan untuk memastikan perkembangan pemanfaatan teknik kedokteran agar sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai luhur etika kedokteran berdasarkan kode etik kedokteran dan sumpah dokter.

“Pengaturan yang diatur tersebut misalnya, pengesahan teknik kedokteran yang dapat digunakan dalam praktik kedokteran, persyaratan teknis penggunaan teknik kedokteran, persyaratan administrasi dalam penggunaan teknik kedokteran, kualifikasi dokter yang dapat menggunakan teknik kedokteran tersebut, pengawasan dalam penggunaan teknik kedokteran, batasan wewenang dokter dalam menggunakan teknik kedokteran dalam pengobatan pasien serta mengembangkan kebijakan dan prosedur administratif dalam kaitannya menggunakan teknik kedokteran,” pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir para penguji internal yaitu, Rektor Universitas Borobudur Prof. Bambang Bernanthos, serta Dr. Ahmad Redi. Hadir pula penguji eksternal yakni, Prof. Zainal Arifin Husein. Promotor Prof. Faisal Santiago, dan Ko-Promotor Dr. St. Laksanto Utomo.

sumber: https://news.detik.com/berita/d-6821647/bamsoet-soroti-pertanggungjawaban-hukum-dokter-spesialis.

Jadi Dosen Penguji, Bamsoet Dukung Disertasi soal Mediasi Kasus Kesehatan

Jadi Dosen Penguji, Bamsoet Dukung Disertasi soal Mediasi Kasus Kesehatan

Ketua MPR RI sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo menjadi salah satu penguji dalam ujian sidang tertutup mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Amin Ibrizatun. Amri merupakan salah satu dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Adapun topik disertasi yang diangkat oleh Amin yaitu ‘Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Melalui Upaya Mediasi’.

Menurut Bamsoet, mediasi sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kesehatan merupakan isu yang menarik dan monumental, khususnya setelah RUU Kesehatan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah pada Selasa (11/7/23). Selain UU Kesehatan, aturan hukum lainnya yakni pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

“Melalui mediasi, para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan perkara di luar pengadilan secara cepat. Namun bagaimana tata cara dan prosedur mediasinya hingga bisa memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa, belum diatur dengan jelas,” ujar Bamsoetdalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

“Karena itu perlu ada peraturan lanjutan sebagai turunan dari UU Kesehatan. Selain itu, usulan Ibu Amin Ibrizatun mengenai adanya lembaga khusus sebagai tempat mediasi, layak untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya,” sambungnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, untuk memudahkan proses mediasi, juga diperlukan dukungan dari para advokat yang menjadi kuasa hukum bagi para pihak yang bersengketa. Advokat bisa memberikan nasihat hukum yang konstruktif di dalam proses mediasi, sehingga para pihak dapat menemukan titik temu perdamaian.

“Pada dasarnya dalam penyelesaian sengketa terdapat dua bentuk, yakni di luar pengadilan (non litigasi) dan melalui pengadilan (litigasi). Terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemerintah dan DPR telah membentuk UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan secara litigasi. Karena itu, prinsip mediasi dalam penyelesaian sengketa kesehatan melalui lembaga khusus, bisa diterapkan,” jelas mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan tersebut.

Menurut Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD (PADIH UNPAD) dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia tersebut, sepanjang periode 2016-2019 tercatat dari berbagai sumber, jumlah sengketa kesehatan di peradilan umum mencapai 362 kasus. Di tahun 2020 meningkat menjadi 379 kasus. Berbagai sengketa tersebut bahkan masih ada yang belum bisa diselesaikan di meja pengadilan umum.

“Melalui terobosan mediasi, berbagai sengketa kesehatan tersebut bisa cepat mendapatkan kepastian hukum baik bagi pelapor maupun terlapor. Sekaligus menjadi perlindungan bagi tenaga kesehatan/tenaga medis agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mereka tidak lagi dihadapkan pada masalah hukum pidana sebelum adanya mediasi yang dilakukan melalui lembaga khusus,” pungkas Bamsoet.

Selain Bamsoet, Rektor Universitas Borobudur Prof. Bambang Bernanthos, Direktur Pascasarjana Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Prof. Faisal Santiago, penguji eksternal Prof. Zainal Arifin Husein, Promotor Prof. Abdullah Sulaiman, dan Ko-Promotor Dr. Megawati Barthos turut berperan sebagai dosen penguji ujian sidang doktoral tersebut.

sumber: https://news.detik.com/berita/d-6821625/jadi-dosen-penguji-bamsoet-dukung-disertasi-soal-mediasi-kasus-kesehatan.

X