https://www.elementbike.id/data/selotgacorku/https://karanganbungacilacap.com/https://coredrillindia.in/wp-includes/sgacor/https://www.biosafety.gov.my/wp-content/sgacor/https://online.alagappauniversity.ac.in/uploads/-/https://mutu.rshs.or.id/img/https://epembelajaran.umt.edu.my/newdir/sgacor/https://adminapp.libertadores.edu.co/application/sgacor/app.phphttps://ppid.rskariadi.co.id/assets/uploads/source/sgacor/
June 2023 - Universitas Borobudur
Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Borobudur Terpilih sebagai Penerima Program Bantuan PDK Kemendikbudristek, Akan Berkolaborasi dengan Kampus Universitas Iqra Buru di Maluku

Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Borobudur Terpilih sebagai Penerima Program Bantuan PDK Kemendikbudristek, Akan Berkolaborasi dengan Kampus Universitas Iqra Buru di Maluku

Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Borobudur terpilih sebagai Penerima Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK). Hal tersebut berdasarkan informasi dari laman
https://spada.kemdikbud.go.id/berita/pengumuman-penerima-program-bantuanpembelajaran-daring-kolaboratif-tahun-2023 , pada tanggal 23 Juni 2023.

Ketua Tim PDK Ir. Anis Amarwati, MM. menyampaikan syukur atas terpilihnya Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Borobudur sebagai penerima program bantuan. Ia tidak menyangka bisa lolos karena saingannya sangat ketat. Informasi terkait hibah Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) sudah disosialisasikan sejak 15 Februari 2023, deadline submit via web : https://spada.kemdikbud.go.id. adalah 18 Maret 2023. Kebetulan, dari Universitas Borobudur, Prodi T.Sipil FT-Unbor yang terpilih mewakili ikut hibah PDK ini. Tim prodi dengan segera membentuk tim kerja yang berjumlah 4 orang, terdiri dari Kaprodi dan beberapa dosen untuk menyusun proposal, dan mencari mitra perguruan tinggi di wilayah 3T (terluar,teringgal dan terdepan) dan/atau di wilayah Indonesia Timur, yang merupakan salah satu tujuan dari program hibah PDK, hingga akhirnya terpilih Universitas Iqra Buru, di Maluku. Proposal diunggah tanggal 17 Maret 2023 dan akhirnya dinyatakan lolos pada tanggal 23 Juni 2023. Seluruh tim yang merancang proposal sangat bersuka cita atas pengumuman ini. Lanjutan program ini adalah melaksanakan pembelajaran daring kolaboratif bersama Universitas Iqra Buru, yang nantinya akan menghasilkan luaran produk inovatif. ”Kami berharap kerja sama yang terjalin tidak hanya kegiatan pembelajaran namun juga aktivitas tri dharma yang lain, begitu juga dengan prodi yang lain, kebetulan di Universitas Iqra Buru, terdapat prodi T.Industri juga, sama dengan di FT Unbor. Program hibah ini sangat membantu meningkatkan mutu pendidikan dan kerja sama dengan berbagai pihak khususnya dengan kampus-kampus terluar yang ada di Indonesia”, ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Borobudur Prof.Ir.Bambang Bernanthos,MSc. juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Prodi Teknik Sipil FT Unbor yang lolos sebagai penerima program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif. Suatu kebanggaan bagi Universitas Borobudur melalui prodi Teknik Sipil bisa lolos dalam hibah kompetitif ini. Sehingga melalui program hibah ini bisa memastikan bahwa fasilitas LMS yang telah ada pada Universitas Borobudur yaitu https://elearning.borobudur.ac.id sudah memenuhi standard untuk pelaksanaan perkuliahan secara daring serta berkolaborasi dengan berbagai universitas di Indonesia. Selain itu, lulusnya program PDK ini juga membuktikan bahwa Universitas Borobudur selalu berkomitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Merdeka Belajar kampus Merdeka untuk mencetak lulusan yang menguasai ketrampilan dunia kerja sesuai revolusi industri 4.0. Program ini sangat baik dalam meningkatkan pembelajaran daring yang efektif, mahasiswa bisa menyerap ilmu dengan baik, mengasah skill dan mampu menghasilkan luaran yang inovatif. Lewat pembelajaran kolaboratif ini dapat membantu perguruan tinggi yang tertinggal untuk meningkatkan mutu.

Uji Sidang Disertasi, Bamsoet Ingatkan Kewajiban CSR Perusahaan

Uji Sidang Disertasi, Bamsoet Ingatkan Kewajiban CSR Perusahaan

Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana S3 program studi Ilmu Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo menjadi penguji sidang tertutup disertasi Anwar Musyadad. Ia adalah mahasiswa S3 program doktoral studi Ilmu Hukum Universitas Borobudur yang juga berprofesi sebagai advokat.
Diketahui disertasinya tersebut meneliti mengenai ‘Tindakan Hukum Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan yang Tidak Melakukan Corporate Social Responsibility’. Salah satu hasil penelitiannya menekankan tentang perlunya Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), yang sangat penting untuk dikaji lebih jauh oleh pemerintah bersama DPR RI.

Bamsoet menjelaskan saat ini ketentuan mengenai CSR diatur dalam Pasal 74 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan menjalankan CSR. Namun menurutnya harus diakui penerapan di lapangan masih sangat lemah. Karena tidak adanya ketegasan sanksi maupun hal lainnya yang membuat perusahaan mau menjalankan program CSR.

“Setiap tahunnya, diperkirakan terdapat Rp 10 hingga 15 triliun dana CSR yang tidak dikelola dengan maksimal. Karena itu diperlukan peraturan dengan level undang-undang untuk merubah paradigma perusahaan agar jangan memandang CSR sebagai beban. Tetapi, sebagai wujud memperkuat kemitraan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Sehingga bisa memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, meringankan beban pembangunan pemerintah, serta memperkuat investasi sosial dan ekonomi perusahaan yang bersangkutan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).

Hal tersebut ia katakan usai menguji sidang tertutup disertasi mahasiswa S3 program studi Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Anwar Musyadad, di Universitas Borobudur, Jakarta.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan Undang-undang tentang CSR juga dapat mengatur penyaluran CSR agar tepat sasaran dan tepat guna. Di antaranya sesuai standar International Organization for Standardization (ISO) 26000: Guidance Standard on Social Responsibility, yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab Social Responsibility mencakup tujuh isu pokok. Yaitu pengembangan masyarakat, konsumen, praktek kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan organisasi pemerintahan.

“CSR memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan mendorong partisipasi para pelaku usaha untuk menyelenggarakan aktivitas perekonomian, tanpa melupakan partisipasi dan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pada hakikatnya, perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, melainkan juga kepada masyarakat dan lingkungan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyarankan di dalam Undang-undang tentang CSR memuat ketentuan sanksi dari pemerintah daerah terhadap perusahaan yang tidak mengalokasikan dana CSR sesuai ketentuan. Dengan begitu aturan tersebut bisa berjalan efektif. Adapun sanksi yang bisa diberikan berupa sanksi administrasi seperti teguran lisan dan tertulis.

“Tidak menutup juga pemberian sanksi teknis seperti penghentian sementara kegiatan operasional perusahaan, hingga pencabutan sementara izin perusahaan,” pungkas Bamsoet.

 

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-6783617/uji-sidang-disertasi-bamsoet-ingatkan-kewajiban-csr-perusahaan/amp

Sosialisasikan IISMA Co-funding, Kemendikbudristek Ajak Lebih Banyak Mahasiswa untuk Belajar ke Luar Negeri

Sosialisasikan IISMA Co-funding, Kemendikbudristek Ajak Lebih Banyak Mahasiswa untuk Belajar ke Luar Negeri

Pelaksanaan Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) yang saat ini sedang memasuki pelaksanaan di tahun ketiga terus mendapatkan respons positif baik dari kalangan mahasiswa, perguruan tinggi dalam negeri, dan berhasil menarik minat dari berbagai perguruan tinggi terkemuka yang ada di luar negeri.

Sejak pelaksanaan Program IISMA angkatan pertama tahun 2021, terdapat lebih dari 2.500 mahasiswa akademik dan vokasi yang sudah diberangkatkan untuk belajar, menambah wawasan global, dan menjadi duta bangsa dalam memperkenalkan budaya Nusantara ke seluruh penjuru dunia. Terbaru, pelaksanaan IISMA 2023 akan mengirimkan lebih dari 1.600 mahasiswa yang akan berangkat dalam beberapa bulan ke depan.

“Kita melihat bersama-sama bagaimana para mahasiswa yang belajar melalui Program IISMA telah berhasil menorehkan berbagai prestasi selama menempuh studinya ke kampus sahabat di luar negeri,“ ucap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam.

Nizam melanjutkan, penerimaan positif perguruan tinggi mitra di luar negeri serta animo yang terus naik setiap tahunnya terhadap Program IISMA, menjadi dasar dari diluncurkannya Program IISMA co-funding. Dengan skema pendanaan bersama (co-funding) ini, maka kesempatan bagi putra-putri terbaik yang dimiliki Indonesia untuk bisa mengasah kompetensi, belajar di perguruan tinggi terbaik, dan belajar banyak hal dari kampus kehidupan yang nantinya akan menjadi modal penting bagi para alumni untuk menghadapi dunia profesional setelah lulus dari perguruan tinggi.

Pernyataan tersebut didukung oleh catatan baik penyelenggaraan IISMA 2023 yang sudah dimulai sejak awal tahun ini. Terdapat 10.496 mahasiswa program Sarjana dan 2.208 mahasiswa program Vokasi melakukan pendaftaran pada platform IISMA. Angka ini, mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah Program IISMA.

Pada saat yang bersamaan, berbagai perguruan tinggi di luar negeri juga berbondong-bondong membuka kampus mereka agar bisa dituju oleh mahasiswa peserta IISMA. Terbaru misalnya delapan universitas terbaik di Australia atau yang biasa dikenal sebagai Group of Eight (Go8), kelompok eksklusif pendidikan tinggi terbaik di Australia resmi bergabung di IISMA 2023.

Selain itu, perguruan tinggi terbaik di Selandia Baru juga bergabung untuk pertama kalinya dalam Program IISMA. Terdapat empat perguruan tinggi akademik dan satu Institut teknologi dengan peringkat tinggi dari Selandia Baru yang bergabung ke dalam IISMA 2023, yaitu University of Canterbury, University of Otago, Victoria University of Wellington, University of Auckland, dan Nelson Marlborough Institute of Technology (Te P?kenga).

“Dalam 3 tahun perjalanan program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM sudah banyak mahasiswa yang merasakan manfaatnya di mana adik-adik kita yang menjadi alumni program MBKM bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan mendapatkan gaji lebih tinggi dari rata-rata nasional,” jelas Nizam.

Dalam pelaksanaan program di tahun 2021 dan 2022, Program IISMA sendiri sudah berhasil meraih catatan baik dalam mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa agar nantinya bisa menjadi lulusan yang berdaya saing global. Terbukti, para alumni program ini mendapatkan pekerjaan lebih baik dan lebih cepat ketika mereka lulus. Waktu tunggu alumni IISMA mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah hanya sekitar 0,3 bulan (rata-rata nasional 4 bulan) dengan gaji pertama sebesar 1,88 kali Upah Minimum Provinsi (rata-rata nasional 0,72 kali kali UMP).

“IISMA co-funding diselenggarakan dengan asas gotong royong. Jadi, mari kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan IISMA co-funding ini untuk mengirimkan lebih banyak mahasiswa Indonesia dengan bergotong royong,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Beny Bandanadjaja juga yang menyampaikan bahwa pelaksanaan Program IISMA memberikan kesempatan emas bagi mahasiswa vokasi untuk bisa merasakan inovasi pembelajaran, dan mendapatkan pengalaman melalui interaksi langsung dengan mitra perusahaan di luar negeri melalui IISMA co-funding.

“Peluang yang semakin terbuka lebar ini menjadi kesempatan emas bagi pendidikan tinggi vokasi, baik perguruan tinggi maupun mahasiswa. Dengan semakin banyaknya media pembelajaran yang disediakan, maka upaya kita untuk mengejar dan menutup kesenjangan antara kompetensi SDM Indonesia dengan kebutuhan industri dapat segera direalisasikan,” tutur Beny.

Di akhir sambutannya, Beny mengajak seluruh sivitas akademika pendidikan tinggi vokasi terutama Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV), untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa vokasi untuk mendaftar di Program IISMA co-funding.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap mahasiswa vokasi berhak mendapatkan akses yang setara ke program-program yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman,” terangnya.

Periode pendaftaran Program IISMA co-funding sendiri sudah dibuka sejak Sabtu, 10 Juni 2023. Informasi lebih lanjut terkait program ini dapat diakses melalui laman https://iisma.kemdikbud.go.id/

 

Sumber: https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/sosialisasikan-iisma-co-funding-kemendikbudristek-ajak-lebih-banyak-mahasiswa-untuk-belajar-ke-luar-negeri/

Cegah Kekerasan dan Bullying di Sekolah, Disdikpora Cianjur-Universitas Borobudur Gelar Sosialisasi

Cegah Kekerasan dan Bullying di Sekolah, Disdikpora Cianjur-Universitas Borobudur Gelar Sosialisasi

RADARCIANJUR.com – Sejumlah stakeholder dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur, bersama Universitas Borobudur, yang dihadiri forum komunikasi pimpinan kecamatan Sukaresmi, mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan bullying di Sekolah Dasar atau SD, di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sukaresmi pada Sabtu (17/6/2023).

Tampak hadir para narasumber dan sejumlah pihak dari Universitas Borobudur Jakarta. Salah satunya yang menarik dan menjadi narasumber adalah Mantan Dandim Cianjur 2016-2019, Dr. Hidayati.

Sebagai narasumber, Hidayati berharap, sosialisasi yang diadakan ini bisa menjadi upaya ikhtiar bersama untuk menekan angka kekerasan seksual dan juga bullying di sekolah khususnya di kabupaten Cianjur.

“Jadi setelah adanya sosialisasi ini yang dilakukan bersama Disdikpora Cianjur dan para guru khususnya yang ada di Kecamatan Sukaresmi bisa menekan angka korban kekerasan dan bullying tersebut,” kata Hidayati.

Hidayati juga berpesan, peran serta semua pihak termasuk para orang tua dan lingkungan sekitar rumah anak-anak khususnya tingkat Sekolah Dasar, bisa menjadi salah satu faktor dimana kekerasan seksual dan bullying bisa ditekan. Menurutnya bukan hanya pihak sekolah saja yang menjadi peran untuk mencegah hal tersebut tetapi peran semua pihak harus dimaksimalkan.

Kepala Bidang (Kabid) SD Disdikpora Cianjur, Arifin mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya melindungi guru dan peserta didik dari tindakan kekerasan seksual dan bullying.

Kehadiran stakeholder dan forum komunikasi pimpinan kecamatan Sukaresmi menunjukkan komitmen bersama dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi lingkungan pendidikan.

Dalam acara tersebut, peserta diberikan informasi mendalam mengenai tanda-tanda kekerasan seksual dan bullying, serta dampak negatifnya bagi korban.

“Jadi ini sebagai pemahaman mengenai aspek hukum yang terkait dengan kasus-kasus tersebut, termasuk proses hukum yang harus diikuti untuk menangani kejadian,” kata Arifin.

Selain itu, sosialisasi ini juga membahas pentingnya peran serta aktif seluruh komponen masyarakat, terutama dalam melaporkan dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual dan bullying di lingkungan sekolah.

“Keberhasilan dalam memerangi tindakan tersebut membutuhkan kerjasama yang kuat antara pihak sekolah, orang tua, dan instansi terkait,” ujarnya.

Diharapkan, sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran semua pihak terkait pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua guru dan peserta didik.

“Disdikpora Cianjur bersama pemerintah dan forkopimda berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan serupa demi melindungi dan menjaga keamanan seluruh warga sekolah dari kekerasan seksual dan bullying yang merugikan,” kata dia.***

 

Sumber: https://www.radarcianjur.com/cianjur-raya/9459177340/cegah-kekerasan-dan-bullying-di-sekolah-disdikpora-cianjur-universitas-borobudur-gelar-sosialisasi

Bamsoet Ajari Mahasiswa Doktoral Tentang Pembaharuan Hukum Nasional

Bamsoet Ajari Mahasiswa Doktoral Tentang Pembaharuan Hukum Nasional

Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo kini mulai mengajar sebagai dosen tetap pascasarjana mahasiswa doktoral program S3 Ilmu Hukum Universitas Borobudur angkatan 24 dengan jumlah mahasiswa mencapai 52 orang.
Para mahasiswanya antara lain, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Bupati Banyuasin Askolani, Lawyer MNC Group Sutrisno, Dosen Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Sidi Wiraguna, Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno Hudy Jusuf, dan beberapa kepala daerah lainnya, termasuk dari TNI/Polri.

Di semester ini, Bamsoet mengajar mata kuliah Pembaharuan Hukum Nasional, serta mata kuliah Politik Hukum dan Kebijakan Publik di semester yang akan datang. Selain menjadi dosen tetap berdasarkan Keputusan Kemendikbudristek Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta dengan kepangkatan Lektor, Bamsoet juga dipercaya selain menjadi Co-Promotor dan penguji mahasiswa pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Borobudur Jakarta, juga sebagai penguji pascasarjana program S3 di kampus almamaternya Fakultas Hukum Unpad Bandung.

Salah satu bentuk terobosan pembaharuan hukum nasional yang saat ini sedang digagas yakni rencana MPR RI menghadirkan kembali Utusan Golongan di MPR RI dan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai peta jalan pembangunan nasional, serta mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bamsoet mengatakan posisi PPHN yang didasari TAP MPR RI sangat kuat, tidak bisa ditorpedo Perppu maupun di judicial review Mahkamah Konstitusi. Bisa digunakan sebagai landasan hukum pembangunan jangka panjang seperti pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pembangunan infrastruktur strategis berjangka panjang lainnya.

“Memastikan IKN Nusantara tidak mangkrak seusai berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagaimana Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang mangkrak usai berakhirnya pemerintahan Presiden SBY,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (17/6/23).

“Karena jangankan beda partai politik, terkadang pemimpin yang dihasilkan dalam satu partai politik pun bisa jadi selalu ada ego untuk meninggalkan legacy. Karena itu perlu terobosan dan pembaharuan hukum nasional berupa PPHN yang memastikan pembangunan jangka panjang tetap dilanjutkan oleh siapapun yang menjadi presidennya,” imbuh dia.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, untuk menjaga ‘marwah’ PPHN agar tetap mempunyai implikasi dan daya ikat terhadap siapa pun presidennya, maka bisa dilakukan melalui mekanisme/pranata hak bugdet DPR RI.

“Gambaran teknisnya, apabila RAPBN yang diajukan pemerintah tidak sesuai dengan arahan yang terdapat dalam PPHN, misalnya tidak terdapat anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara, DPR dapat menolak dan meminta pemerintah untuk melakukan penyesuaian dalam bentuk merevisi kembali ataupun diputuskan menggunakan APBN tahun sebelumnya,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, bentuk hukum PPHN yang ideal yakni dalam bentuk Ketetapan MPR yang membutuhkan dasar legalitas konstitusional dengan memberi kewenangan MPR melalui amandemen terbatas Konstitusi.

Jika menghadirkan PPHN melalui amandemen dirasakan bisa menimbulkan kegaduhan politik, maka bisa dilakukan terobosan dan pembaharuan hukum dengan menghadirkan PPHN tanpa Amandemen, yakni melalui konvensi Ketatanegaraan dengan menyesuaikan beberapa peraturan perundang-undangan. Karenanya, diperlukan konsensus nasional untuk menyelenggarakan konvensi ketatanegaraan yang melibatkan delapan lembaga tinggi negara, termasuk lembaga kepresidenan.

“Jika sepakat melakukan konvensi ketatanegaraan, perlu dibentuk dan disusun substansinya. Konvensi ini kemudian dikuatkan dengan Tap MPR. Saat ini MPR masih memiliki kewenangan Tap MPR yang sifatnya keputusan (beschikking). Lebih baik lagi jika penjelasan pasal 7 ayat 1 huruf b pada UU Nomor 12 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 ditiadakan atau dihapus, sehingga kekuatan Tap MPR yang bersifat regeling atau pengaturan, hidup kembali,” pungkas Bamsoet saat memberikan kuliah Pembaharuan Hukum Nasional, Pascasarjana Universitas Borobudur, Jakarta.

 

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-6778075/bamsoet-ajari-mahasiswa-doktoral-tentang-pembaharuan-hukum-nasional/amp

X